Summary: Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, 11th Edition, Ch 11.

Developing Policy Making and The Roles of Market, States, and Civil Society
Azwar Mahruz                (13/346676/EK/19352)
Sredha Prassedya Ikatri            (13/346722/EK/19355)
Ardiansyah Yagie Bayu P        (13/346725/EK/19357)

11.1 Pertanyaan atas keseimbangan
Pemerintahan nasional memegang peranan penting dalam keberhasilan pemangunan negara-negara di Asia Timur. Pemerintahan nasioanal di negara-negara Africa, Latin America, Caribbean, dan negara transisi lainnya lebih cenderung untuk menghalangi daripada membantu dan menahan daripada memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan. Chapter ini akan menjelaskan keseimbangan hubungan antara negara dengan pasar dalam proses pembangunan serta aturan dan batasan perencanaan dan pembangunan pembuatan kebijakan sebagai praktek yang dilakukan negara berkembang.

11.2 Perencanaan Pembangunan : Konsep dan dasar pemikiran
Perencanaan mistis  perencanaan nasional dipercaya secara luas sebagai alat yang penting atau bahkan satu-satunya mekanisme institusional dan organisasional untuk menghadapi rintangan pembangunan utama dan ketahanan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kerangka kebijakan pembangunan dapat memainkan peran penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai human developing goals.
Sifat perencanaan pembangunan
-    Economic planning : usaha yang di sengaja dan secara sadar dilakukan oleh negara untuk merumuskan keputusan bagaimana factor produksi harus dialokasikan diantara penggunaan atau industry yang berbeda, dengan demikian menentukan berapa banyak barang dan jasa yang harus diproduksi dalam satu atau lebih periode
-    Economic plan : dokumen tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah terhadap sumber daya yang harus dialokasikan untuk berbagai pengguanaan sehingga dapat mencapai tingkap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dan tujuan lainnya selama periode tertentu.
-    Comprehensive plan :  rencana ekonomi (economic plan) yang menetapkan target-target untuk mencakup semua sector-sektor utama dalam perekonomian nasional.
-    Partial plan : rencana yang hanya meliputi suatu sector dalam perekonomian. Contoh :  pertanian.
-    Proses perencanaan : prosedur untuk menggambarkan dan mengimplementasikan rencana ekonomi.
Perencanaan dalam pembangunan system ekonomi campuran  System ekonomi campuran memilik karakteristik sebagian sumber daya dapat dimiliki dan dioperasikan swasta dan sebagian di miliki dan dioperasikan pemerintah.
Dasar pemikiran dari perencanaan pembangunan  kegagalan pasar, alokasi dan mobilisasi sumber daya, sopan santun dan pengaruh psikologis, bantuan luar negeri.
11.3 Proses perencanaan pembangunan : beberapa model dasar
Tiga stage perencanaan:
1 . Aggregate growth model
   Sebuah model ekonomi yang  mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi dalam satu atau beberapa sektor  menggunakan sebuah  variabel angka limit.
             (11.1)
K(t) : capital stock at time t
Y(t)  : output at time t
k       : the average and marginal capital-output ratio
           (11.2)

I(t)   : investment at time t
s       : the savings rate
S      : national savings
 δ     : the depreciation rate
If g is the targeted rate of output growth, then:
            (11.3)

then capital must be growing at the same rate because from Equation 11.1 we
know that:    (11.4)



Using Equation 11.2, we therefore arrive once again at the basic Harrod-Domar
growth formula (with the capital depreciation parameter):
     (11.5)

Finally, because output growth can also be expressed as the sum of labor force
growth (n) and the rate of growth of labor productivity (p), Equation 11.5 can
be rewritten for planning purposes as:
    (11.6)
n : the labor force growth rate
p  : the growth rate of labor productivity
           (11.7)
Where W and  are wage and profit incomes.
           (11.8)
Where sand sW are the marginal propensities to save from wage income and profit.
    (11.9)

2.Multi-sector models and sectoral projections   
Input-output model i(nterindustry model) : sebuah model yang membagi perekonoian ke dalam sektor-sektor dan melacak arus interindustry pembelian (input) dan penjualan (output).
Analisis input-output biasanya diperluas lagi menjadi dua cara. Yang pertama dengan memasukkan data faktor pembayaran, sumber-sumber pendapatan rumah tangga, dan pola dari konsumsi barang-barang rumah tangga melalui grup-grup sosial (seperti  urban dan rural household), sebuah social accounting matrix (SAM) dibuat. Sebuah SAM karena itu menyediakan sebuah deskripsi kuantitatif yang luas dan detail dari interrelationship dalam sebuah perekonomian seperti mereka ada dalam sebuah titik waktu, membuatnya cocok dijadikan sebuah alat untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan alternative pembangunan. SAM seringkali selanjutnya  menjelaskan lebih detail dengan computable general equilibrium (CGE) models, yang mana mengasumsikan bahwa rumah tangga memaksimumkan utiliy dan perusahaan memaksimumkan profit.
3.Project appraisal and social cost-benefit analysis
Project appraisal : analisis kuantitatif dari hubungan  keingingan (keuntungan) dari menginvestasikan sebuah given sum dari dana privat atau publik dalam projects alternative.
Metodologi:
Cost-benefit analysis: sebuah alat dari analisis ekonomi yang mana  aktual dan potensial biaya privat dan sosial dari bermacam-macam keputusan ekonomi dipertimbangkan dengan aktual dan potensial manfaat privat dan sosial.
Keuntungan sosial adalah perbedaan antara manfaat sosial dan biaya sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menghitung keuntungan sosial:
1. Specify the objective function to be maximized—ordinarily,  net social benefit—with some measure of how different benefits
2. To arrive at calculations of net social benefit, we need social measures of the unit values of all project inputs and outputs. Such social measures are often called accounting prices or shadow prices of inputs and outputs to distinguish them from actual market prices.  The greater the divergence between shadow and market prices, the greater the need for social cost-benefit analysis in arriving at public investment decision rules.
3. Finally, we need some decision criterion to reduce the stream of projected social benefit and cost flows to an index, the value of which can then be used to select or reject a project or to rank it relative to alternative projects.
Setting objectives
Computing Shadow Prices and Social Discount Rates
Choosing projects: some decision criteria
Conclusions: planning models and plan consistency






Hasil perencanaan pembangunan pada umumnya telah mengecewakan. Penolakan luas perencanaan pembangunan yang komprehensif berdasarkan kinerja yang buruk telah memiliki sejumlah hasil yang praktis, yang paling penting adalah adopsi di sebagian besar negara-negara berkembang dari sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Untuk mengambil kasus tertentu tentang argumen kegagalan pasar dan dugaan peran dari pemerintah dalam mendamaikan perbedaan antara penilaian manfaat privat dan sosial dari benefit dan cost, pengalaman kebijakan pemerintah di banyak negara berkembang telah menjadi salah satu yang sering memperburuk daripada mendamaikan penyimpangan kegagalan pemerintah daripada kegagalan pasar ini. Sebagai contoh, kebijakan publik telah menaikkan tingkat upah di atas labor's shadow price atau nilai kelangkaan oleh berbagai perangkat seperti undang-undang upah minimum, mengikat upah untuk tingkat pendidikan, dan tingkat penataan remunerasi pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar skala gaji internasional. Rencana sering terlalu ambisius. Mereka mencoba untuk mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa pertimbangan bahwa beberapa tujuan akan bersaing atau bahkan bertentangan. Mereka sering muluk dalam desain tapi samar-samar mengenai kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai ekonomi dari rencana pembangunan bergantung sebagian besar pada kualitas dan keandalan data statistik yang didasarkan. Karena sebagian besar negara berkembang memiliki ekonomi terbuka tergantung pada perubahan-perubahan perdagangan internasional, bantuan, "panas" arus masuk modal spekulatif dan investasi swasta asing, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk terlibat dalam bahkan peramalan shorterm, apalagi rencana jangka panjang. Kelemahan kelembagaan proses perencanaan sebagian besar negara berkembang termasuk pemisahan badan perencanaan dari hari ke hari keputusan membuat mesin pemerintahan; kegagalan perencana, administrator, dan para pemimpin politik untuk terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dan komunikasi internal tentang tujuan dan strategi
Pasar meliputi banyak hal positif, paling tidak yang memberikan barang-barang yang diinginkan konsumen, di mana dan kapan mereka ingin, dan memberikan insentif untuk inovasi. Penipuan, korupsi, monopoli, dan kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan gelombang tongkat sihir neoklasik. Nathan Keyfitz dan Robert Dorfman telah mengidentifikasi 14 persyaratan kelembagaan dan budaya untuk operasi pasar swasta yang efektif. Mengingat keberadaan prasyarat kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi dengan baik membutuhkan setidaknya 11 pasar yang memfasilitasi praktek-praktek hukum dan ekonomi. Hal ini jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekedar menghilangkan distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan menyatakan pasar bebas. Untuk sebagian besar tahun 1980-an dan sampai 1990-an, disebut Konsensus Washington tentang kebijakan pembangunan memegang kekuasaan. Konsensus ini, dikemas oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas untuk pembangunan diikuti pada tahun-tahun berikutnya oleh IMF, Bank Dunia, dan US Government Agencies. Konsensus Washington juga berfokus dalam pendekatan pasar bebas, bahkan di bidang di mana kegagalan pasar adalah lazim, seperti sektor keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar dalam pandangan dunia Konsensus Washington telah terjadi di Washington dan di tempat lain.

11.8 Development Political Economy : Theories of Policy Formulation and Reform
Sampai saat ini, ada 2 pandangan ekstrim yang mendominasi diskusi tentang peran pemerintah dalam ekonomika pembangunan :
1.    Pemerintahan yang efektif tidak hanya mementingkan menghadapi kegagalan pasar tetapi,  mungkin juga mencapai pembangunan ekonomi.
2.    Orang di dalam pemerintahan (politisi dan birokrat) bertindak egois dan mementingkan dirinya sendiri layaknya pemilik perusahaan, tapi kekurangan yang ada di pasar tidak bisa menahan mereka.
Memahami pola pemilih dalam  perbaikan kebijakan
Jika pemilih adalah risk-averse, mereka mungkin menolak kebijakan jika mereka melihat bahwa mereka akan mengeluarkan resiko kepada semua yang dirugikan akibat dari kebijakan tersebut. Jika pemilih adalah risk-neutral mungkin memilih kebijakan yang tidak memberikan manfaat bagi kaum mayoritas. Jika minoritas mengetahui kebijakan yang dilakukan akan memberikan manfaat kepadanya maka mereka akan memilih untuk kebijakan tersebut. Perbaikan kebijakan biasanya terjadi setelah ada nya krisis.
Institution : peraturan formal dan informal dalam permainan ekonomi
Path dependency : kondisi dimana kondisi masa lalu individu ataupun perekonomian mempengaruhi kondisi masa depan.
Demokrasi vs Autokrasi : mana yang memudahkan percepatan pertumbuan?
Demokrasi adalah system pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ditangan rakyat sementara autokrasi kekuasaan tertingginya di tangan satu orang (dictator). Kebijakan pembangunan pada negara yang demokrasi lebih bersifat jangka pendek karena ada nya periode pemilihan umum sementara autokrasi lebih lama sehingga dapat berkelanjutan. Tetapi dictator dapat memakai kekuatan negara untuk membatasi pendapatan individu. Menurut Amartya Sen kebebasan pasar dan politik bernilai bagi hasil pembangunan bagi hak pribadi dan juga melengkapi mendorong pembangunan ekonomi. Bagaimanapun demokrasi baik bagi tujuan pembangunan yang lebih luas seperti pemerataan, pendidikan, kesehatan, dan pecegahan kelaparan.
11.8 Development Roles of NGOs and The Broader Citizen Sector
Kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada semangat yang tinggi private sector maupun efisiensinya public sector,  tetapi juga citizen sector. Non Government Organization (NGOs) adalah organisasi non profit yang sering terlibat dalam penyediaan asistensi financial dan teknis di negara berkembang.
Tujuh keunggulan komparatif dari NGOs :
1.    Innovation
2.    Program Flexibility
3.    Specialized technical knowledge
4.    Targeted local public goods
5.    Common-property resource management design and implementation
6.    Trust and credibility
7.    Representation and advocacy
Tetapi NGOs dapat juga menimbulkan Voluntary failure, yaitu ketidakmampuan NGOs dan warga negara secara umum untuk  secara efisien mencapai tujuan-tujuan social dalam wilayahnya yang diharapkan memiliki keunggulan komparatif.
11.9 Tren di dalam Pemerintahan dan Perbaikan-Perbaikan
1.    Penanggulangan masalah korupsi
2.    Desentralisasi
3.    Pembangunan pasrtisipasi